DALAM sebuah hadis yang diriwayatkan At Thabrani, Rasulullah SAW bersabda: ”Akan datang sesudahku penguasa yang memerintahmu. Di atas mimbar, mereka memberikan petunjuk dan ajaran dengan bijaksana. Tapi, setelah turun dari mimbar, mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk dari bangkai.”

Harus diakui, demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia selama lebih dari satu dekade belakangan memang masih tepercik noda di sana-sini. Demokrasi, misalnya, masih memiliki defisit. Antara harapan dan realitas masih belum sepenuhnya nyambung. Antara biaya yang dikeluarkan dan yang dihasilkan dianggap masih belum seimbang.

Yang terakhir itu tidak lepas dari adanya kecenderungan demokrasi yang bercorak pasar. Hal tersebut terkait dengan sistem pemilihan yang dianut Indonesia belakangan, baik untuk pemilihan anggota DPR maupun pemilihan eksekutif (presiden dan kepala daerah). Sistem itu memungkinkan biaya yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah maupun para calon, membubung tinggi.

Permasalahan menjadi lebih rumit karena sistem tersebut juga melahirkan transaksi-transaksi jangka pendek yang bercorak material. Bukan rahasia lagi, ada calon yang telah membagi-bagikan materi tertentu kepada pemilih agar bisa meraih suara.

Praktik semacam itu bukan sesuatu yang baru, memang. Sekitar dua abad lalu, Vilfredo Pareto sangat kecewa terhadap demokrasi di Italia. Bagi dia, yang membuat seseorang terpilih sebagai wakil rakyat itu bukan karena kualitas intelektual yang dimiliki, bukan kepandaiannya, melainkan karena kemampuannya memanipulasi dan berbuat curang.

Dalam konteks semacam itu, lahirnya para wakil rakyat yang tidak baik sebenarnya bukan karena demokrasi. Melainkan karena adanya penyimpangan dari proses dan mekanisme demokrasi dalam memilih seorang pemimpin.

Apakah yang terjadi di Italia dua abad lalu itu sudah atau sedang terjadi di negeri ini? Apakah para pemimpin kita atau para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen sudah amanah? Atau, sudah berbuat seperti yang kita harapkan?

Saya melihat, di antara para anggota DPR periode 2009-2014 tersebut, ada yang telah melangkah tegap ke Senayan sambil membawa semangat untuk memperbaiki citra DPR yang tidak kunjung membaik dalam tahun-tahun belakangan. Semangat itu pula yang sering mereka lontarkan saat kampanye pemilu tahun lalu.

Semangat itu juga masih tampak ketika melihat sidang-sidang, baik di tingkat komisi maupun yang lain. Di antara para anggota DPR, terdapat orang-orang yang berusaha serius menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat.

Tapi, semangat sebagian anggota DPR tersebut tertutupi oleh usul sejumlah anggota DPR yang justru kontraproduktif. Di antaranya, usul tentang dana aspirasi. Para anggota DPR diusulkan bisa memperoleh akses langsung untuk membawa ”proyek-proyek” ke daerah pemilihan masing-masing. Terakhir adalah usul untuk membangun ”rumah aspirasi”.

Usul-usul tersebut memang dirasionalisasi oleh niat untuk memperjuangkan aspirasi konstituen. Dana aspirasi dimaksudkan untuk mempercepat ”pemerataan” kue pembangunan ke daerah-daerah. Sementara itu, ”rumah aspirasi” dimaksudkan sebagai singgahan yang memungkinkan para wakil rakyat bertemu konstituen dan tempat artikulasi kepentingan rakyat di daerah.

Tapi, usul tersebut telah dimentahkan oleh argumentasi yang lain. Dana aspirasi, misalnya, dianggap bisa mengaburkan kerja DPR dan kerja eksekutif. Sementara itu, adanya bangunan ”rumah aspirasi” dipandang tidak urgen dilakukan karena para anggota DPR sebenarnya bisa memanfaatkan kantor partai masing-masing, misalnya.

Walhasil, oleh sebagian orang, usul-usul semacam itu dipandang sebagai upaya untuk kepentingan anggota DPR sendiri, bukan untuk rakyat.

Di pihak lain, para anggota DPR periode 2009-2014 dianggap belum mampu menunjukkan kinerjanya secara baik. Semangat bekerja lebih terlihat pada bulan-bulan setelah pelantikan. Dalam satu semester terakhir, semangat kerjanya terlihat menurun. Setidaknya, hal tersebut terlihat dari ukuran kehadiran.

Kehadiran secara fisik memang bukan ukuran pokok untuk menilai kualitas kerja anggota DPR. Tapi, selain Pansus Century, DPR memang belum mampu menyuguhkan prestasi kerja yang membanggakan. Yang justru terjadi, mereka sangat lambat merealisasi terget-target kerja yang direncanakan. Di antara 70 produk legislasi yang direncanakan tahun ini, misalnya, hanya sangat sedikit yang bisa direalisasikan.

Melihat pemandangan semacam itu, kemudian ada orang yang mempertanyakan seberapa mampu demokrasi melahirkan para wakil rakyat yang berkualitas, yang mampu mewakili kepentingan-kepentingan rakyat di lembaga perwakilan? Secara teoretis, demokrasi yang baik akan melahirkan para wakil atau pemimpin yang baik juga.

Apakah demokrasi yang sedang berproses di negeri ini sudah melahirkan para pemimpin seperti yang diharapkan? Hadis tersebut cukup relevan untuk menjadi bahan renungan.

Kontekstualisasi hadis tersebut, antara lain, munculnya pemimpin-pemimpin yang manis di muka ketika berkampanye. Tapi, setelah itu, mereka lalai dan justru melakukan sesuatu yang sebaliknya. Konsekuensinya, tujuan adanya pemimpin yang bisa berperan sebagai dirigen perbaikan umat, masyarakat, sulit diwujudkan.

Meski demikian, baik tidaknya pemimpin juga tidak lepas dari kualitas masyarakat yang memilih. Ketika para pemilih lebih menggunakan logika transaksi material jangka pendek, akan sulit lahir para wakil dan pemimpin yang amanah.

Padahal, sebagaimana pernah diriwayatkan Ibnu Abbas, Kanjeng Nabi Besar Muhammad SAW pernah bersabda: ”Barang siapa memilih seseorang menjadi pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridlo’i Allah daripada orang tersebut, maka dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman.”

Semoga kita semua, termasuk para wakil rakyat kita, akan lebih baik pada masa mendatang dan tidak termasuk orang-orang yang telah berkhianat. (Kacung Marijian, Guru Besar Ilmu Politik FISIP Unari)

ngomongin para anggota DPR ya om?
udahlah..