Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan menilai pejabat kepolisian dan kejaksaan telah melakukan pelanggaran etika terkait rekaman pembicaraan antara Ade Raharja dan Ary Muladi.

Menurut Bagir, Kapolri maupun jajarannya telah melakukan kebohongan publik karena telah menyatakan di DPR dan publik bahwa rekaman Ary-Ade ada namun nyatanya tidak ada.

“Berarti sudah terjadi kebohongan publik. Itu mustinya dalam negara demokratis harus menimbulkan konsekuensi yang serius,” kata Bagir di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 12 Agustus 2010.

Karena menurutnya, mereka punya tanggung jawab secara etik mengenai hal itu. Apalagi lanjut Bagir, hal tersebut sudah disampaikan di depan komisi III DPR dan diumumkan pula kepada publik.

Persoalan jadi makin kompleks setelah keluar peruntah pengadilan untuk menghadirkan rekaman yang dimaksud, namu baik kejaksaan mapun kepolisian tidak juga mampu melaksanakannya.

Apalagi menurut Bagir, perintah hakim harus ditaati, tidak boleh ada yang melawan perintah hakim. Bila tidak ditaati, hakim dapat mengambil tindakan-tindakan terhadap mereka yang membangkang itu.

Seperti diketahui, baik Jaksa Agung Hendarman maupun Kapolri Bambang Hendarso Danuri telah mengatakan bahwa ada rekaman pembicaraan antara Ary Muladi dan Ade Raharja di depan rapat Komisi III DPR.

Namun belakangan, pihak kejaksaan mulai melempar tanggungjawab dengan mengatakan bahwa soal rekaman diketahui kejaksaan hanya melalui berkas BAP yang deserahkan kepolisian.

Sementara kepolisian hanya sibuk mengatakan bahwa rekaman itu ada tanpa mampu membuktikannya, hingga akhirnya mengaku bahwa rekaman itu ada hanya dalam bentuk Call Data record.

Rekaman antara Ade Rahardja dan Ary Muladi yang bakal menjadi bukti ada tidaknya suap di tubuh KPK sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Polisi yang katanya memiliki rekaman, ternyata hanya memiliki CDR (Call Data Recored) atau rekaman data pembicaraan.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang mengatakan Polri tidak pernah berniat membohongi publik atau melecehkan institusi lain, terkait rekaman pembicaraan antara Ade Rahardja dan Ary Muladi.
"Polri tidak ada niat membohongi publik, melecehkan institusi pengadilan atau DPR. Apa yang disampaikan Polri memiliki CDR. Ketika masalah ini muncul, Polri sidik untuk mengetahui adakah pembicaraan antara mereka. Karena pembicaraan itu sudah lewat, percakapan tidak mungkin lagi direkam," ujar Edward Aritonang di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/08).
Sehingga menurut Kadiv Humas yang dimiliki Polri hanya CDR yang bisa membuktikan mereka pernah berhubungan. Namun bukan materi apa yang dibicarakan oleh Ary Muladi dan Ade Rahardja.
"Jadi kalau disebut rekaman pembicaraan tidak ada. Bareskrim sudah tugaskan serahkan ke pengadilan, untuk kepentingan penyidikan kami tidak ungkap data itu. Sudah diserahkan ke pengadilan," jelasnya.
Saat ditanya berapa kali percakapan antara Ary Muladi dan Ade Rahardja terjadi, Edward mengaku Polri sudah menyerahkannya ke pengadilan Tipikor. Sehingga biar nanti pengadilan yang membuka.
"Polri tidak pernah melakukan kebohongan publik, jadi masalah istilah ini perlu diluruskan," tegas Edward.
Dijelaskannya, sejak kasus ini mencuat Polri sudah melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada catatan hubungan pembicaraan antara Ary Muladi dengan Ade Rahardja. Rekaman data ini penting untuk membuktikan bahwa dua orang ini pernah berhubungan dan saling kenal sebelumnya.
"Ketika masalah ini (kasus Anggodo) muncul di Pengadilan, Polri melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada pembicaraan antara mereka. Karena sudah lewat, maka yang kita punyai CDR tadi, yang membuktikan bahwa mereka pernah berhubungan tapi bukan materi apa yang dibicarakan," tambahnya.
"Tergauntung hakim (apakah) memanfaatkan (CDR) sebagai bagian dalam proses penyelidikan. Yang kita ingin nyatakan bahwa dalam CDR ini ada hubungan itu (Ary Muladi-Ade Rahardja). Yang disebutkan selama ini kan (Ade dan Ary) tidak kenal," paparnya.
Kejaksaan Agung menyatakan, soal barang bukti call detail records atau transkrip perbincangan antara terdakwa suap Ari Muladi dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja merupakan urusan Mabes Polri.
"Pasalnya kita tidak pernah menerima barang bukti 'CDR', karena itu tanyakan saja ke Mabes Polri," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Babul Khoir Harahap, di Jakarta, Kamis (12/8).
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyatakan pihaknya memiliki rekaman perbincangan tersebut yang kemudian diperkuat dengan keterangan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Namun, Polri pada akhirnya menyerahkan rekaman catatan telepon Ari Muladi dengan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Rahardja ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Hal itu setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi memerintahkan Polri untuk menyerahkan rekaman itu untuk diperdengarkan dalam persidangan Anggodo Widjojo.
Kapuspenkum menambahkan pihaknya hanya mengetahui adanya enam kali kunjungan Ari Muladi ke KPK dan 64 kali perbincangan antara Ari Mulai dan Ade Rahardja berdasarkan dari berkas acara pemeriksaan (BAP).
"Sedangkan dalam bentuk isi rekamannya, sama sekali kita belum mengetahui dan mendengarnya," katanya.
"Karena itu, kalau soal rekaman itu lebih baik tanyakan saja kepada Mabes Polri," katanya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kebenaran barang bukti berupa CDR perbincangan Ari Muladi dengan Ade Rahardja.

Mabes Polri bersikeras tidak pernah melakukan pembohongan publik terkait rekaman hasil sadapan pembicaraan Ary Muladi dengan Deputi Penindakan KPK, Ade Raharja. Padahal, Kapolri Jendral (Pol) Bambang Hendarso Danuri di depan Komisi III DPR pernah menyatakan adanya bukti rekaman pembicaraan Ade Rahardja dengan Ary Muladi.